Breaking News
Home / Umum / HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR (6) Oleh: Muhyar Fanani

HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR (6) Oleh: Muhyar Fanani

Warga negara yang sehat akal budinya, pastilah malu memiliki negara yang dikenal korup. Apalagi, mayoritas penduduknya muslim. Tak hanya warganya, Presidennya pun malu. Saat memberikan sambutan pada Rakernas MUI 2004, Presiden SBY menyatakan “Sungguh malu kita sebagai bangsa penganut agama Islam terbesar di dunia, dianggap sebagai bangsa yang korup, seolah-olah agama Islam yang menyuruh umatnya berbuat yang makruf dan menjauhi yang munkar, tidak ada pengaruhnya dalam membimbing perilaku umatnya.”

Tapi, malu saja tidak cukup. Korupsi harus dihentikan dengan tindakan tegas, yakni menghukum berat para pelakunya sehingga yang lain jera. Pengalaman di perpajakan menunjukkan, kenaikan gaji yang berlipat, dengan remunerasi, ternyata tidak membuat koruptor berhenti menyalurkan bakatnya. Sungguh malang nasib negeri yang bernama Indonesia. Dulu digilas penjajah. Sekarang dibajak para koruptor.

Bagaimana bila para koruptor itu dihukum mati saja? Sejumlah tokoh nasional menyetujuinya. Mahfudh MD (ketua MK), Akil Mukhtar (hakim konstitusi), Denny Indrayana (staf ahli presiden), Patrialis Akbar (menhukham), Hidayat Nur Wahid, dan Din Syamsuddin adalah tokoh yang bersuara lantang agar koruptor yang bandel dihukum mati. Mereka menambahkan, secara hukum nasional, hal itu bisa dibenarkan. Hanya saja, dengan aparat penegak hukum yang acakadut dan suka bermain mata dengan markus bahkan koruptor, apakah berani “mencabut nyawa” para bedebah itu? Seandainya berani, apakah vonis mereka bisa dipercaya? Memang,  hukuman mati bukan sembarangan. Bila yang dihukum ternyata tidak salah, nyawa tak akan kembali. Itulah makanya, Nabi mengajarkan  “Idra’ul hudûda bi asy-syubhât/hindarilah hukuman bila masih ada keraguan”.

Bila hukum nasional membolehkannya, bagaimana dengan hukum Islam, hukum agama mayoritas di negeri ini?

 

Kejahatan Baru

Sebagai salah satu sumber hukum nasional, hukum Islam dapat memberikan kontribusi bagi keselamatan bangsa ini. Namun demikian, kejahatan korupsi merupakan kejahatan gaya baru yang relatif masih jarang –untuk tidak menyatakan belum pernah– dibicarakan dalam karya-karya fiqh masa lalu. Dalam karya-karya fiqh, memang telah dibicarakan materi hukuman bagi aneka tindak kejahatan, namun hukuman yang pantas bagi pencuri uang rakyat itu masih lepas dari perhatian. Dalam buku-buku hukum pidana Islam yang tertulis dalam Bahasa Indonesia, pidana korupsi lepas dari pembahasan. Padahal, Indonesia masuk dalam kategori negara terkorup di dunia. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara diskursus intelektual hukum pidana Islam di negeri muslim terbesar di dunia ini dengan aspirasi hukum di masyarakat. Praktik hukum pidana Islam di negara-negara muslim lain, seperti Arab Saudi, Iran, Sudan, Mesir, dan Pakistan juga belum mengatur hukuman bagi para koruptor.

Sepinya pembahasan hukuman bagi koruptor ternyata tidak hanya dijumpai dalam buku-buku bahasa Indonesia, tapi juga dalam buku-buku yang tertulis dalam bahasa Arab. Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh (az-Zuhaili, t.t.), Falsafatul Uqûbah fi asy-Syarî’atil Islâmiyah wa al-Qânûn (Akkaz, 1982), At-Tasyrî’ al-Jinâ’î fî al-Islâm (Audah, 1994) tidak membahas hukuman bagi koruptor. Padahal kejahatan korupsi merupakan fenomena faktual, akut, dan merugikan di banyak negara muslim.

Diantara banyak literatur, Al-Kitâb wa al-Qur’ân (Syahrûr, 1992) dapat dikatakan cukup maju dalam hal ini. Menurut penulis buku itu, hukuman mati bagi koruptor kakap pantas diberikan karena kejahatan korupsi tidak hanya membunuh nyawa satu orang tapi ribuan warga akibat kemiskinan masif yang ditimbulkannya. Korupsi meruntuhkan perekonomian negara. Hukuman koruptor oleh Syahrûr disamakan dengan hukuman begal (hirâbah, pembunuh sekaligus perampok) dan pembuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman Allah QS/al-Maidah: 33. Namun ide Syahrûr ini masih belum didukung oleh mayoritas ahli hukum pidana Islam.

Nihilnya perbincangan tentang hukuman koruptor dalam fiqh itu disebabkan beberapa faktor. Diantaranya: (1). Belum adanya kesadaran masyarakat muslim akan bahaya kejahatan ini pada masa lalu. (2). Belum dipraktekkannya tata kelola pemerintahan yang baik yang kemudian dikenal dengan good governance (asas transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas). (3). Belum adanya kebebasan berpendapat sehingga –atas nama kemaslahatan palsu– sikap kritis ulama dipasung oleh para penguasa tiran dan heredistik. (5). Terpinggirnya peran ulama dan sarjana dalam urusan negara, baik karena disingkirkan oleh para penguasa atau menyingkirkan dirinya sendiri dengan alasan menghindarkan diri dari dosa. Lima faktor ini timbul tenggelam dalam sejarah umat Islam dengan model yang beragam, namun substansinya sama.

 

Ta’zir Berat

Selama ini, para ahli hukum pidana Islam membedakan tiga macam tindak pidana, yakni pidana hudûd, qishash diyat, dan ta’zîr. Pidana hudûd adalah pidana yang diancam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah (had). Terdapat 7 pidana hudûd yakni zina, qazhf (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, murtad, dan memberontak. Manusia tidak berhak menentukan hukuman atas tindak pidana ini. Manusia hanya menjalankannya.

Sedangkan pidana qishash diyat adalah pidana yang dihukum dengan hukum qishash dan diyat. Qishash dan diyat adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah namun untuk aplikasinya tergantung pihak korban. Pihak korban memiliki hak untuk menjalankannya atau memaafkan pelakunya. Menurut para ahli terdapat 5 macam pidana ini yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tersalah, mencelakai dengan sengaja, mencelakai karena tersalah.

Sementara pidana ta’zir adalah pidana yang tidak ditentukan jenis hukumannya oleh Allah. Pemerintah (para hakim) memiliki kewenangan untuk menentukan hukumannya mulai dari yang ringan hingga yang paling berat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, kemaslahatan sosial sepanjang tidak melanggar dalil-dalil syariat baik yang eksplisit maupun implisit. Sesuai dengan namanya, tujuan ta’zir adalah mendidik. Terkait dengan hukuman mati sebagai ta’zir terberat masih menjadi perdebatan para ahli, mengingat bila pelaku mati, tujuan pendidikan bagi pelaku tak tercapai. Namun, Akkaz berpandangan bila suatu kejahatan yang menyangkut kemaslahatan umum sulit diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka hukuman mati dapat dijadikan ta’zir bagi pelakunya (Akkaz, 1982: 341-373). Berdasarkan pandangan ini, maka ancaman hukuman mati dapat diberikan pada koruptor. Korupsi memiliki peluang untuk dikategorikan sebagai pidana ta’zir berat dengan ancaman hukuman mati, apabila pemerintah menghendakinya.

Dalam perspektif sosiologi hukum terdapat dua teori yang membenarkan hukuman mati bagi koruptor. Pertama, teori mashlahah mursalah (public interest). Teori ini menyatakan bahwa suatu kasus hukum yang tidak ditentukan status hukum maupun jenis hukumannya oleh nash (Qur’an dan Hadits), maka kepentingan umum menjadi acuan penentuan hukumnya. Teori ini sangat terkenal. Kedua, teori hukum responsif milik Philippe Nonet dan Philip Selznik. Teori ini mengatakan bahwa hukum bukanlah kumpulan aturan yang kaku tapi harus menjadi sarana untuk pemecahan masalah sosial yang sedang terjadi. Hukum seperti inilah yang akan menjadi instrumen bagi tercapainya tujuan di luar hukum seperti menanggulangi kemiskinan masif dan menjaga stabilitas ekonomi negara (Philppe Nonet dan Philip Selznick, 2001). Atas dasar kemaslahatan umum dan pemecahan masalah sosial, hukuman mati bagi koruptor bisa dibenarkan.

Bagaimana dengan kriterianya? Penulis menyetujui enam kriteria yang diajukan Denny Indrayana. Pertama, koruptor yang layak dihukum mati adalah koruptor kambuhan atau residivis. Kedua, jumlah nominal yang dikorupsi banyak. Ketiga, koruptor tersebut berada dalam posisi strategis. Keempat, koruptor yang dihukum mati adalah pelaku utama dan bukan perantara. Kelima, dampak yang ditimbulkan sangat merusak, misalnya korupsi di daerah bencana. Keenam, pengadilan tidak ada keraguan bahwa koruptor tersebut melakukan korupsi.

Walaupun selalu berpijak pada nash, hukum Islam adalah hukum yang selaras dengan hati nurani. Adalah tidak benar bila hukum Islam dianggap hanya terpaku pada nash tanpa mempertimbangkan nurani masyarakat. Atas nama kepentingan umum, hukuman mati bagi koruptor bisa dibenarkan oleh hukum Islam, dengan syarat koruptornya kelas kakap dan bandel, buktinya kuat, serta peradilannya akuntabel.  Wahai bangsaku, jangan termangu! Mari kita tumpas para begundal itu![]

About Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*